FINANSIALMU.ID — Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal fuel surcharge penerbangan domestik kelas ekonomi November 2026 tetap 40% dari Tarif Batas Atas (TBA) per kelompok pelayanan. Patokan itu diambil setelah rata-rata harga avtur per 1 November 2026 tercatat Rp23.315 per liter, masih di dalam rentang acuan Rp21.950–Rp25.900 per liter. Bagi penumpang, angka 40% adalah plafon biaya tambahan yang boleh dikenakan maskapai, bukan kenaikan harga tiket.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan plafon biaya tambahan bahan bakar untuk penerbangan niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi tidak berubah pada November 2026. Besaran itu merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan plafon tersebut bukan berarti harga tiket pesawat naik 40%. "Perlu ditegaskan bahwa angka 40% tersebut merupakan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar yang dapat dikenakan maskapai, bukan berarti harga tiket pesawat naik sebesar 40%," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
Harga Avtur Jadi Dasar Evaluasi Bulanan
Evaluasi plafon mengacu pada rata-rata harga avtur yang dipublikasikan penyedia bahan bakar penerbangan, lalu dicocokkan dengan rentang harga dalam keputusan menteri. Per 1 November 2026, rata-rata harga avtur berada di Rp23.315 per liter.
Posisi itu masih di dalam koridor Rp21.950 hingga Rp25.900 per liter. Karena harga acuan tidak bergeser keluar rentang, plafon fuel surcharge November 2026 sama dengan periode Oktober 2026, yaitu 40% dari TBA.
Maskapai Boleh Kenakan di Bawah 40%
Plafon ini tidak bersifat wajib. Badan usaha angkutan udara diberi ruang menetapkan fuel surcharge lebih rendah dari 40%, dengan pertimbangan kondisi operasional, strategi bisnis, dan persaingan pasar masing-masing.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan bahwa batas maksimal tersebut tidak bersifat wajib diterapkan oleh seluruh maskapai," kata Lukman. Maskapai tetap harus mengikuti ketentuan tarif yang berlaku, termasuk TBA.
Kewajiban lain: komponen fuel surcharge dicantumkan terpisah dari tarif dasar (basic fare) pada tiket penumpang. Pemisahan ini memudahkan penumpang melihat berapa porsi tarif penerbangan dan berapa porsi biaya tambahan bahan bakar.
Yang Dipantau Kemenhub ke Depan
Kemenhub akan memantau penerapan fuel surcharge dan kepatuhan maskapai terhadap aturan tarif penerbangan. Pengawasan mencakup pencantuman komponen biaya secara terpisah serta kualitas pelayanan sesuai kelompok pelayanan masing-masing maskapai.
"Melalui evaluasi berkala terhadap perkembangan harga avtur dan penerapan tarif penerbangan, Kemenhub berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat, keberlangsungan operasional maskapai, serta konektivitas transportasi udara nasional," ujar Lukman.
Apa Artinya bagi Penumpang dan Maskapai
Bagi penumpang, plafon 40% memberi batas atas yang jelas: biaya tambahan bahan bakar tidak boleh melewati angka itu dari TBA kelompok pelayanan. Namun harga tiket akhir tetap bergantung pada tarif dasar yang dipasang masing-masing maskapai, sepanjang tidak melampaui TBA.
Bagi maskapai, ruang menetapkan di bawah 40% menjadi alat bersaing. Operator dengan biaya bahan bakar lebih efisien bisa memakai plafon itu sebagai batas aman sekaligus menjaga daya tarik harga di rute gemuk. Sebaliknya, operator yang terbebani harga avtur punya ruang sampai batas maksimal tanpa melanggar ketentuan.
Rata-rata harga avtur Rp23.315 per liter menjadi penanda bahwa tekanan biaya bahan bakar belum surut, meski belum cukup memaksa plafon naik. Selama harga acuan bertahan di rentang Rp21.950–Rp25.900 per liter, plafon 40% kemungkinan dipertahankan pada evaluasi berikutnya.