FINANSIALMU.ID — Pemerintah menetapkan pajak digital mulai berlaku 9 November 2026, dengan bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform perdagangan digital wajib memungut dan menyetorkannya. Kebijakan ini digeser dari jadwal semula 1 November dan menjadi bagian dari upaya memperluas basis penerimaan negara. Targetnya, rasio penerimaan negara naik dari 12 persen ke 18 persen terhadap PDB dalam dua hingga tiga tahun.
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Sejumlah platform perdagangan digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam kebijakan tersebut.
Siapa Saja yang Wajib Memungut Pajak Digital
Kewajiban memungut dan menyetorkan pajak digital menyasar seluruh bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan teknologi finansial. Platform perdagangan digital juga masuk daftar, dengan Shopee, Lazada, dan GoTo disebut secara eksplisit.
Menurut Hashim, langkah itu ditujukan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang belum tercatat optimal. Transaksi tunai dan kegiatan ekonomi informal dinilai membuat pemerintah kehilangan sejumlah potensi pajak selama ini.
"Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim, seperti dikutip Senin (2/11/2026).
Rasio Penerimaan Negara Masih 12 Persen, di Bawah Kamboja dan Vietnam
Rasio penerimaan negara Indonesia saat ini berada di kisaran 12 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu masih di bawah Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.
Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Dengan asumsi PDB Indonesia sekitar Rp25.000 triliun, selisih enam poin persentase itu setara potensi tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun setiap tahun.
"Selisihnya antara 18% dan 12% itu adalah 6%. 6% dari yang tercatat adalah Rp15.000 triliun, 6% itu adalah berapa? Sorry, Rp25.000 triliun, 6% itu berapa? Rp1.500 triliun, bukan? Ini sebetulnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja," jelas Hashim.
Hashim menegaskan target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Menurutnya, capaian itu akan membantah penilaian sejumlah pengamat internasional yang selama ini menyoroti lemahnya fiskal Indonesia.
"Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2-3 tahun akan sampai setara dengan Cambodia. Itu berarti apa? Masalah fiskal kita yang selalu disoroti oleh Financial Times, oleh The Economist, oleh pengamat-pengamat, Indonesia lemah, Indonesia lemah, Indonesia lemah. Indonesia tidak lemah," ujar Hashim.
Transaksi Sehari-hari Belum Tentu Kena Pajak Baru
Rencana penerapan pajak digital belum berarti seluruh transaksi transfer antarbank maupun pengiriman uang pribadi otomatis dikenakan pajak baru. Pemerintah masih perlu merinci jenis transaksi yang menjadi objek pemungutan, mekanisme pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab memungut dan menyetorkan pajak.
Kejelasan aturan itu penting agar penerapan pajak digital tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terutama menyangkut transaksi perbankan sehari-hari dan aktivitas pembayaran melalui platform digital yang sudah menjadi kebiasaan banyak pengguna.
Penutup: Bagi nasabah dan pengguna platform digital, rincian objek dan mekanisme pemungutan akan menentukan seberapa besar dampak kebijakan ini ke kantong mereka. Tanpa penjelasan teknis yang gamblang, target tambahan penerimaan Rp1.500 triliun berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan.