FINANSIALMU.ID — Kepala BAPPISUS Aris Marsudiyanto meminta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) menyusun rencana pengembangan ketenagalistrikan yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Arahan itu disampaikan dalam pertemuan di Auditorium PLN Pusat, Jakarta, Kamis (5/11), untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan operasional perusahaan. Penekanan pada perencanaan yang terukur muncul saat kebutuhan kapasitas listrik nasional diproyeksikan tumbuh besar dalam beberapa tahun ke depan.
Jakarta — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto memberikan arahan strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) beserta jajaran Direksi PLN Group. Forum di Auditorium PLN Pusat itu menjadi ruang penguatan koordinasi antara BAPPISUS dan PLN Group, agar kebijakan pemerintah di sektor energi selaras dengan pelaksanaan program dan kegiatan operasional perusahaan.
Aris menekankan posisi PLN sebagai penopang pembangunan nasional melalui penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan. Perusahaan dituntut menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pelayanan publik, termasuk menghadirkan listrik dengan harga terjangkau, dan keberlanjutan usaha agar tetap berkembang serta mampu memenuhi kebutuhan listrik pada masa depan.
Perencanaan Harus Realistis dan Bisa Dipertanggungjawabkan
Kebutuhan pengembangan kapasitas ketenagalistrikan dalam beberapa tahun mendatang dinilai besar. Karena itu, Aris mendorong setiap rencana pengembangan disusun matang dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan implementasi.
Perencanaan yang realistis dan terukur diperlukan agar target pengembangan tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan operasional perusahaan.
"Perencanaan harus disusun secara realistis dan dapat dilaksanakan. Setiap target perlu memperhitungkan kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawabkan," kata Aris.
Ia juga meminta jajaran PLN terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi, baik terkait operasional perusahaan maupun hambatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. BAPPISUS, menurut Aris, mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk membantu mengidentifikasi serta mengurai persoalan.
Dengan begitu, hambatan yang membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga bisa segera ditindaklanjuti.
"Kita kedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Apabila terdapat persoalan, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya bersama. Jangan sampai hambatan yang sebenarnya dapat dikoordinasikan justru berlarut-larut dan mengganggu pelaksanaan program," lanjut Aris.
Keandalan Sistem Jadi Prioritas, Tarif Tetap Terjangkau
Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menyampaikan apresiasi atas arahan strategis yang diberikan Kepala BAPPISUS beserta jajaran kepada PLN Group. Menurut dia, PLN sedang menjalankan transformasi bisnis dengan menempatkan keandalan sistem ketenagalistrikan sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dalam menghadapi transisi energi, PLN berupaya menjaga keseimbangan bauran energi agar target pengembangan energi bersih tetap memperhatikan aspek biaya dan kemampuan pasokan.
"Bagi PLN, keandalan sistem adalah hal yang utama. Kami akan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan bauran energi, sehingga upaya kami dalam mencapai kedaulatan energi tetap sejalan dengan keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat," jelas Suroso.
Suroso menyebut PLN membutuhkan bimbingan dan arahan Kepala BAPPISUS agar perusahaan terus melakukan perbaikan serta melaksanakan arahan Presiden secara optimal. Seluruh jajaran PLN Group, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, subholding, dan anak perusahaan, diminta bekerja dengan semangat yang sama mendukung agenda pembangunan nasional.
Yang Diawasi BAPPISUS di Sektor Kelistrikan
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang mengidentifikasi isu-isu strategis, tantangan peningkatan keandalan listrik, serta hambatan pelaksanaan program prioritas Presiden yang memerlukan perhatian dan koordinasi lintas instansi. BAPPISUS menegaskan komitmennya mendukung Presiden melalui fungsi pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan investigasi terhadap pelaksanaan program pembangunan nasional.
Bagi PLN, arahannya menjadi pengingat bahwa rencana penambahan kapasitas listrik tidak cukup ambisius di atas kertas. Kesiapan pendanaan dan pasokan energi mesti terukur sejak awal, supaya target pertumbuhan kapasitas tetap sejalan dengan keterjangkauan tarif yang menjadi tanggung jawab layanan publik perusahaan setrum negara itu.