FINANSIALMU.ID — Indonesia memastikan tidak mengimpor beras sepanjang tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton hingga akhir Oktober 2026. Klaim swasembada pangan ini muncul saat puluhan negara justru menahan stok domestik akibat krisis pangan dan energi global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia telah melewati tahun kedua tanpa impor beras. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad (8/11/2026), di tengah tekanan krisis pangan dan energi global serta ketegangan geopolitik yang mengganggu distribusi komoditas antarnegara.
Menurut Amran, pencapaian tersebut bukan hasil kerja satu institusi. Kementerian Pertanian mengaku terus mengonsolidasikan langkah lintas sektor untuk menjaga kecukupan pangan bagi 286 juta penduduk, termasuk bekerja pada hari libur.
"Alhamdulillah, di saat pangan dunia tidak menggembirakan dan tidak baik-baik saja, Indonesia masuk tahun kedua tidak impor beras," kata Amran.
Stok Beras Nasional dan Potensi Panen
Hingga akhir Oktober 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton. Angka itu menjadi salah satu penopang utama klaim ketahanan pangan pemerintah.
Selain CBP, terdapat sekitar 10 juta ton potensi beras dari standing crop atau tanaman padi yang siap dipanen. Stok di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) juga diperkirakan mencapai 10 juta ton.
Dengan begitu, total ketersediaan beras nasional diperkirakan sekitar 25 juta ton. Sementara kebutuhan beras dalam negeri berada di kisaran 2,5 juta ton per bulan.
Tekanan Global: 33 Negara Menahan Stok Pangan
Amran memaparkan kondisi pasar pangan dunia yang semakin ketat. Sedikitnya 33 negara menerapkan kebijakan pengamanan stok pangan nasional, sehingga distribusi internasional makin terbatas.
China, menurut Amran, masih mengimpor sekitar 6 juta ton pangan. Langkah puluhan negara menahan stok domestik itu dipicu ketegangan geopolitik yang mempersulit pengiriman dan angkutan komoditas.
"Beberapa negara sesuai berita yang Anda tulis, itu 33 negara yang menahan pangannya, mempersiapkan stok dengan kondisi geopolitik yang memanas sehingga distribusi sulit, kemudian angkutan, dan seterusnya. Nah, ini kita jaga, kita konsolidasi, kita jaga," tegasnya.
Kerja Sama Pangan dengan China
Di tengah ketidakpastian tersebut, Amran baru kembali dari Beijing. Ia bertemu Menteri Pertanian China untuk membahas peluang kerja sama memperkuat sektor pangan.
"Kami baru pulang dari Beijing, ketemu Menteri Pertanian, diskusi panjang lebar. Kita akan kerja sama ke depan memperkuat pangan karena dunia lagi krisis pangan, krisis energi," tuturnya.
Langkah diplomasi pangan itu disebut sebagai bagian dari antisipasi terhadap gangguan logistik dan perdagangan yang melanda banyak negara.
Swasembada Delapan Komoditas
Selain beras, pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada delapan komoditas tanpa impor. Daftarnya meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Amran menegaskan capaian ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia juga menyebut stok beras nasional tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Sekali lagi, tahun kedua tidak impor beras di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita syukuri, beras kita, stok kita aman," imbuh Amran.
Bagi konsumen, klaim ini berarti pasokan beras di pasar diharapkan tetap terjaga tanpa ketergantungan pada pasokan luar negeri. Bagi petani, fokus pemerintah bergeser ke penguatan produksi dan pengamanan distribusi agar panen terserap dengan baik.
Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga produksi, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar saat banyak negara menutup keran ekspor. Dengan cadangan 4,5 juta ton di Bulog dan potensi panen yang besar, Indonesia memiliki bantalan menghadapi gejolak pasar pangan dunia.