FINANSIALMU.ID — Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPRS sepanjang 2026 hingga 30 Oktober. Pencabutan dilakukan karena bank-bank tersebut tidak lagi mampu menjalankan kegiatan operasional. Nasabah tetap berhak atas simpanannya melalui proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Bank terbaru dalam daftar tersebut adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia di Kota Tangerang, Banten. Izin usaha bank itu dicabut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026. Kantornya beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Siapa Saja Bank yang Izinnya Dicabut
Sebelum BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, OJK lebih dulu menutup 14 BPR dan BPRS lain sejak Januari 2026. Pada awal tahun, dua bank kehilangan izin usaha: PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari 2026 dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya pada 27 Januari 2026.
Memasuki Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat yang izinnya dicabut pada 9 Februari. Disusul PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari 2026. Pada Maret, OJK mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat pada 9 Maret, lalu PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 31 Maret 2026.
April menyusul PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, yang efektif berlaku 7 April 2026. Setelah itu, OJK mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 25 Juni 2026.
Pada Juli, tiga bank masuk daftar penutupan. Ketiganya adalah PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Kota Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli; serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli 2026.
Agustus mencatat pencabutan izin PT BPR Citra Bersada Abad di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang berlaku efektif 19 Agustus 2026. Pada September, tiga bank menyusul: PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September; PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September; dan PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang pada 25 September 2026.
Nasabah Tetap Berhak atas Simpanan
Pencabutan izin usaha membuat bank tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan operasional maupun memberikan layanan perbankan kepada masyarakat. Meski begitu, hak nasabah atas simpanannya tidak otomatis hilang. Penyelesaian hak dan kewajiban bank dilakukan melalui proses likuidasi.
OJK menjelaskan, penyelesaian tersebut akan ditangani tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian pernyataan OJK.
Direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham bank yang telah dicabut izin usahanya dilarang melakukan tindakan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS. Karena itu, nasabah bank dalam daftar pencabutan izin usaha dapat mengikuti informasi resmi mengenai proses penyelesaian simpanan melalui LPS.
Pencabutan izin 15 BPR dan BPRS ini menegaskan fungsi pengawasan OJK terhadap bank kecil yang gagal memenuhi ketentuan operasional. Bagi nasabah, langkah paling aman adalah memantau pengumuman resmi LPS agar proses pencairan simpanan berjalan sesuai prosedur.
