FINANSIALMU.ID — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerima sejumlah ketua umum organisasi kemasyarakatan nasional di Jakarta, Rabu (4/11/2026), untuk membahas tantangan perekonomian Indonesia dan penguatan koperasi. Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hadir dalam pertemuan yang dikemas sebagai forum silaturahmi itu. Dialog pemerintah dengan pimpinan ormas dinilai penting karena persoalan ekonomi paling langsung terasa di tingkat masyarakat.
Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Koperasi dan menjadi ajang pertukaran pandangan antara pemerintah dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Selain isu ekonomi terkini, pembahasan menyentuh peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat serta penguatan koperasi sebagai wadah usaha bersama.
Mengapa Pemerintah Melibatkan Ormas dalam Isu Ekonomi
Jaringan ormas dinilai memiliki kedekatan langsung dengan persoalan yang dihadapi warga. Lewat aktivitas pendampingan yang mereka jalankan, keluhan dan kebutuhan masyarakat lebih cepat terdengar dibandingkan jalur formal pemerintahan.
Pemerintah memandang dialog semacam ini sebagai saluran komunikasi untuk merespons dinamika ekonomi yang bergerak cepat. Tantangan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari membuat masukan dari organisasi berbasis massa menjadi relevan.
Koperasi sebagai Jalur Kemandirian Ekonomi
Dalam pertemuan, koperasi dibahas sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui usaha bersama. Pengembangannya dinilai butuh partisipasi masyarakat, bukan hanya kerja pemerintah.
Kementerian Koperasi menempatkan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai elemen bangsa sebagai syarat agar program penguatan koperasi berjalan. Ormas diposisikan sebagai mitra yang bisa menjembatani kebijakan dengan praktik di lapangan.
Posisi Wahdah Islamiyah dan Ormas Lain
Kehadiran Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin disebut sebagai bentuk keterlibatan Wahdah Islamiyah dalam pembahasan penguatan ekonomi umat dan bangsa. Ia datang bersama sejumlah ketua umum ormas nasional lain yang turut diundang kementerian.
Forum tersebut meninggalkan ruang komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan ormas nasional. Bagi pelaku usaha kecil yang selama ini bergerak lewat koperasi, arah pembicaraan ini menjadi sinyal soal dukungan kelembagaan yang bisa mereka harapkan.
