FINANSIALMU.ID — Partai Demokrat memenangi mayoritas di Kongres dan Senat AS pada pemilu sela 2026, membuka jalan penyelidikan terhadap kontrak pemerintah senilai miliaran dolar yang diterima perusahaan Elon Musk. Tesla, SpaceX, dan layanan satelit Starlink menjadi sorotan utama karena dugaan penyalahgunaan pengaruh selama Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Langkah ini berpotensi mengubah peta bisnis teknologi Musk di sektor pertahanan dan infrastruktur digital.
Elon Musk tidak tercantum di surat suara pemilu sela Amerika Serikat. Namun hasil pemilu sela 2026 menempatkan Partai Demokrat sebagai mayoritas di Kongres dan Senat, dan konsekuensinya langsung mengarah ke meja bos Tesla dan SpaceX tersebut.
Politisi Demokrat menyatakan akan menyelidiki kontrak miliaran dolar yang mengalir ke perusahaan Musk sejak Presiden Donald Trump menjabat. Fokusnya mencakup peran Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) serta dugaan penggunaan pengaruh di pemerintahan untuk menguntungkan bisnisnya sendiri.
Nilai Kontrak yang Jadi Sasaran Penyelidikan
Selama empat bulan memimpin DOGE, perusahaan-perusahaan Musk menerima kontrak senilai USD 6,3 miliar dari pemerintah AS. Setelah periode itu, Musk memperoleh setidaknya USD 10 miliar tambahan dari pemerintah federal.
Angka tersebut menjadi dasar utama bagi anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk mempertanyakan apakah uang pajak, data pemerintah, dan lembaga publik dirugikan dalam proses pengadaan tersebut.
Dorongan dari Anggota Kongres
Anggota kongres James Walkinshaw dari Partai Demokrat menyinggung gaya kepemimpinan Musk di DOGE melalui unggahan di X. Menurutnya, Musk harus mempertanggungjawabkan klaim efisiensi yang disampaikannya kepada publik.
"Elon Musk mengacungkan gergaji mesin di atas panggung dan tertawa sambil memecat pegawai negeri dan memangkas layanan publik yang diandalkan rakyat Amerika," kata Walkinshaw, seperti dikutip NPR, Kamis (5/11/2026).
"Kemudian dia berbohong kepada rakyat Amerika tentang efisiensi. Dia harus mempertanggungjawabkannya di bawah sumpah," sambungnya.
Isu Hubungan dengan Rusia dan Starlink Ukraina
Senator Chris Coons menyatakan hubungan Musk dengan Presiden Rusia Vladimir Putin akan menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan jika Musk dipanggil untuk bersaksi. Isu ini menambah dimensi geopolitik pada penyelidikan yang tengah disiapkan.
Anggota kongres Mike Levin menyoroti tindakan Musk membatasi layanan internet satelit Starlink di Ukraina hanya beberapa hari setelah Trump melonggarkan sanksi terhadap Rusia. Starlink dan Starshield, layanan satelit yang ditujukan untuk kebutuhan militer, disebut sebagai infrastruktur penting bagi komunikasi garda depan dan operasi drone Ukraina dalam perang melawan Rusia.
"Bagaimana mungkin Musk dapat mengganggu operasi militer sekutu Amerika kapan pun dia mau, mempertahankan jalur komunikasi dengan Kremlin, dan tidak bertanggung jawab sama sekali kepada rakyat Amerika atau pemerintah AS?" tulis Levin di X.
Kerugian Politik Musk
Hasil pemilu sela juga memukul Musk secara politik. Banyak kandidat dari Partai Republik yang ia dukung kalah dalam kontestasi kali ini.
Menurut data OpenSecrets, Musk menyumbangkan lebih dari USD 445 juta kepada kandidat Partai Republik, komite aksi politik (PAC), dan kelompok lainnya. Investasi politik sebesar itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh.
Bagi ekosistem teknologi, penyelidikan ini berpotensi memengaruhi posisi SpaceX dan Starlink sebagai pemasok utama layanan satelit dan pertahanan pemerintah AS. Regulator dan pelaku industri di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang tengah membangun infrastruktur konektivitas satelit, akan mencermati arah kebijakan pengadaan yang muncul dari Kongres berikutnya.
